Kesiapan Penyusunan SOP PPID, Bawaslu Kukar Gelar Rapat Online

Tenggarong, Bawaslu Kukar – Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan rapat kerja melalui media rapat aplikasi zoom meeting dengan agenda Kesiapan Penyusunan SOP PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sabtu (16/05/2020).

Dalam agenda rapat tersebut Muhammad Rahman, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara membuka rapat secara resmi dengan menyampaikan beberapa agenda yang harus disiapkan, salah satunya Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kesiapan dalam penyusunan SOP PPID ini berdasarkan surat edaran Bawaslu RI yang didalamnya memuat 7 (tujuh) SOP. SOP ini dibuat juga bertujuan untuk melakukan langkah-langkah dalam memberikan pelayanan. Selain itu, kedepannya Bawaslu RI melakukan reformasi birokrasi termasuk juga mengukur beberapa indikator akuntabilitas di dalam suatu pekerjaan.

“PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah salah satu wajah dari Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencerminkan kinerja Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara agar terus memberikan informasi-informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya, serta bulletin yang wajib dibuat secara rutin. Tentu hal ini tidak terlepas dari kerjasama kesekretariatan dan sekaligus yang menjadi leading sector adalah Koordinator Sekretariat berdasarkan perbawaslu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Ali Mukid, Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan, dalam setiap kegiatan PPID wajib terdapat notulensi rapat dan pemberitaan sebagai bukti telah melakukan perumusan dalam bentuk PPID.

“PPID membutuhkan tim penyusun SOP yang nantinya dikomandoi oleh atasan PPID sehingga dalam pembuatan SOP tim perumus juga akan dibimbing oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelasnya.

Ia melanjutkan dalam hal menyusun SOP PPID, “Setidaknya memenuhi prinsip layanan informasi publik tanpa mengurangi hak publik, ” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Rusmini, selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memaparkan, mengenai kesiapan sekretariat dalam memberikan fasilitas pelaksanaan Penyusunan SOP PPID. Diungkapkan hal yang sama oleh Yulia Parlina, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL).

“Kami siap memberikan support data-data pengawasan dan untuk contributor di Divisi Pengawasan akan dilaksanakan secara keseluruhan serta dilakukan secara bergiliran untuk menulis berita sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan staf,” kata Yulia.

Dengan nada yang sama Sofiyan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) selalu siap mensupport untuk pemenuhan data yang dibutuhkan divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi (HDI) sembari berjalan maka akan dilakukan evaluasi terhadap hal-hal tersebut.

Penulis : Syachfur Hakim
Editor : Mery Anggarda Pratiwi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *