4 Tahapan Pilkada ditunda, Bawaslu Kukar : Pengawasan Akan Terus Berjalan

Tenggarong, Bawaslu Kukar 

Sejumlah tahapan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ada, hal ini dikarenakan Virus Pandemi Covid-19 yang kian merebak di tanah air.
Penundaan itu tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU yang menerangkan bahwa berdasarkan pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia terkait Covid-19 sebagai pandemi global.
Ditengah wabah Covid-19 tersebut, Bawaslu tetap menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dengan selalu berkoordinasi melalu jejaring media online yang dapat digunakan bersama jajaran pengawas.

Muhammad Rahman, Ketua Bawaslu Kukar menyampaikan kepada jajaran pengawas untuk tetap saling bersinergi, baik dalam jajaran internal maupun bersama stakeholders dengan memanfaatkan tekhnologi informasi yang ada.
“Sebagaimana surat edaran dari Bawaslu RI mengenai sistem kerja dalam pencegahan penyebaran covid 19 maka Bawaslu Kukar beserta jajaran memberlakukan bekerja menggunakan Work From Home (WFH), selama pemberlakuan WFH ini kita terus memantau perkembangan melalui tekhnologi utk memastikan bahwa jajaran kita tetap bekerja melakukan pengawasan. Terkait penundaan 4 tahapan oleh KPU kita tetap melakukan pengawasan yakni dengan melakukan pengawasan terhadap penundaan proses Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan meningkatkan kapasitas dan koordinasi melalui teknologi daring, melakukan pemetaan terhadap situasi terkini masing-masing daerah terhadap perkembangan wabah covid 19 yang berdampak pada penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan, dan terkahir melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang dan tetap saling berkoordinasi.” Terangnya, pada Jum’at (27/03)
Bawaslu Kukar pun, lanjut Rahman, akan menyesuaikan dengan perkembangan dan juga situasi diluar dari jadwal tahapan tersebut.
Adapun 4 tahapan yang dilakukan penundaan meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Penulis : Mery Anggarda Pratiwi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *